JagatSembilan.com | Bojonegoro – Setiap tahun, lebih dari 100 batang pohon ditebang tanpa penghijauan yang cukup. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sub Hilir Bengawan Solo dan DAS Pacal, yang menjadi tumpuan Bojonegoro, semakin terancam. Padahal, potensi sumber daya air yang besar mulai terganggu oleh ancaman kekeringan dan degradasi kualitas lingkungan.
Meski memiliki Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang transparansi tata kelola lingkungan, kebijakan ini belum mencakup rehabilitasi DAS atau imbal jasa lingkungan. Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Dukungan untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi penting, terutama pada bidang air bersih dan sanitasi, penanganan perubahan iklim, serta kehidupan di darat. Peran sektor swasta juga perlu diperkuat dengan memberikan kepastian hukum untuk kontribusi mereka dalam rehabilitasi DAS dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, keterlibatan aktif dari pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, NGO, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk kolaborasi yang efektif.
Rehabilitasi DAS Pacal dan DAS Sub Hilir Bengawan Solo harus segera dilakukan, bersamaan dengan konservasi mata air dan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas Bojonegoro. Langkah ini harus didukung dengan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi, guna mendorong lebih banyak partisipasi.
A. Muhajirin Dari Divisi Advokasi kebijakan publik dan Lingkungan Hidup IDFoS Indonesia menyampaikan bahwa langkah konkret harus segera diambil. Evaluasi izin yang berpotensi merusak lingkungan, penerapan regulasi yang lebih tegas, serta penerbitan kebijakan terkait imbal jasa lingkungan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Krisis lingkungan hidup di Bojonegoro membutuhkan sinergi semua pihak. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pelestarian lingkungan dapat diwujudkan. Langkah ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.
