JagatSembilan.com | Bojonegoro –Launching program “Hari Fraksi” oleh Fraksi PKB Bojonegoro hari ini, Jumat (01/05/2026) langsung diwarnai penyampaian aspirasi dari IPNU Bojonegoro, khususnya terkait rendahnya serapan beasiswa daerah yang dinilai masih belum optimal dan perlu pembenahan dari sisi kebijakan maupun sosialisasi.
Dalam pertemuan tersebut, PC IPNU Bojonegoro dipimpin langsung oleh Achmad Nashiruddin bersama jajaran pengurus. Sementara dari Fraksi PKB DPRD Bojonegoro hadir Ketua Fraksi, Suparno dan Muhammad Rozi anggota Komisi C.
Di hadapan fraksi, IPNU mengungkapkan bahwa realisasi anggaran beasiswa daerah masih tergolong rendah, yakni baru terserap sekitar 35 persen dari total alokasi. Kondisi ini dinilai memprihatinkan mengingat besarnya kebutuhan mahasiswa terhadap dukungan pendidikan.
Menurut Achmad Nashiruddin, rendahnya serapan tersebut dipicu oleh dua hal utama, yakni minimnya sosialisasi dan ketatnya persyaratan administrasi.
Ia menjelaskan, salah satu kendala paling krusial adalah syarat akreditasi program studi minimal B bagi penerima beasiswa. Sementara itu, sebagian besar program studi di perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro masih berakreditasi C.
“Serapan beasiswa masih sangat minim karena kurangnya sosialisasi dan adanya persyaratan yang cukup sulit dipenuhi, terutama terkait akreditasi program studi yang harus minimal B,” ujar Achmad Nashiruddin.
Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut membuat banyak mahasiswa lokal belum mampu mengakses beasiswa yang sebenarnya telah disediakan pemerintah daerah.
Tak hanya soal beasiswa, IPNU Bojonegoro juga mendorong adanya program pelatihan soft skill bagi lulusan mahasiswa. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalitas serta kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Fraksi PKB menyampaikan bahwa pembahasan terkait beasiswa telah dilakukan melalui hearing dengan Dinas Pendidikan oleh Komisi C DPRD Bojonegoro. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah penghapusan syarat akreditasi minimal B dalam Peraturan Bupati (Perbup).
“Kami sudah melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan melalui Komisi C, dan salah satu rekomendasinya adalah menghapus syarat akreditasi minimal B agar beasiswa ini bisa lebih mudah diakses oleh mahasiswa Bojonegoro,” kata Muhammad Rozi yang turut hadir dalam forum tersebut.
Secara tidak langsung, Suparno menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mengawal kebijakan beasiswa agar lebih inklusif dan tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi PKB juga berencana memperkuat sosialisasi program beasiswa melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi yang memiliki kedekatan dengan partai.
Terkait usulan pelatihan soft skill, Suparno menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait guna membahas mekanisme pengajuan program tersebut, sekaligus mendorongnya dalam forum resmi DPRD.
Forum “Hari Fraksi” ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan legislatif, sekaligus memperkuat sinergi antara organisasi kepemudaan dan DPRD dalam pembangunan daerah, khususnya di Bojonegoro.
