Oleh : Ahmad Jakfar al Mansur (Tokoh Muda NU Bojonegoro)
Nahdlatul Ulama (NU) telah menegaskan sikap tak akan terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan tak ada larangan bagi warga NU untuk berpolitik.
Namun, ia meminta agar NU tak dikait-kaitkan untuk kepentingan politik praktis. Ia pun mengatakan pedoman berpolitik bagi warga NU telah tertuang dalam Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta agar semua pihak menyuarakan bahwa Partai yang dibidani PBNU merupakan bagian dari NU dan sebaliknya. Kyai Said juga menyindir pihak yang mengatakan NU mesti jauh dari parpol sama saja dengan melupakan sejarah.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sempat menegaskan hubungan Parpol dan NU tak bisa dipungkiri. Namun, kata dia, Partai yang didirikan PBNU bukan hanya milik warga NU.
Kenapa hal demikian selalu menimpa NU tiap menjelang tahun politik?
Nur Syam mengatakan NU memang ditakdirkan tidak berjodoh dalam urusan politik. Semenjak memenangkan perolehan suara empat besar dalam pemilu 1955 dan menjadi tiga besar dalam pemilu 1971, maka pada fase berikutnya nasib jelek selalu menaungi NU dalam perhelatan politik. Bahkan yang tragis adalah ketika dipecundangi oleh penguasa orde baru.
Pasca kembali ke khittah 1926, tahun 1984, maka NU memang dapat bermain secara efektif di dalam pemberdayaan masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Banyak NGO (Non Government Organisation) yang berdiri dari inspirasi warga Nahdliyin. Mereka melakukan kolaborasi dengan berbagai badan nasional maupun internasional untuk kepentingan pengembangan masyarakat. Bahkan NU juga dilabel sebagai organisasi yang mengembangkan civil society. Godaan politik praktis dapat ditepis dari pusaran NU.
Namun demikian, romantisme politik bergaung kembali pasca reformasi. Bahkan berhasil mengusung kader terbaiknya, Gus Dur sebagai Presiden. Hanya sayangnya bahwa realitas politik selalu berbicara lain, Gus Dur terpental dari tampuk kepemimpinan negara kemudian terjebak dalam pertikaian internal yang tak kunjung reda. Bahkan hingga dewasa ini
Kesimpulan Relasi NU dan Politik penting untuk dicermati terutama dalam kerangka membangun hubungan NU dan politik di masa depan. Ada banyak pembelajaran politik yang sudah dialami oleh NU sebagai Jamiyah Sosial Keagamaan. Makanya, NU harus menjadi semakin cerdas di dalam menjawab persoalan politik yang akan terus terjadi.
Untuk kepentingan tersebut, maka NU harus menjadi rumah bersama yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak politik warga NU yang bisa diartikulasikan di dalam berbagai pilihan politik. Hanya saja yang perlu dikembangkan ke depan adalah agar warga NU mengambil sistem politik alokatif, artinya siapa yang dianggap layak dan pantas untuk memasuki “kawasan” politik, maka menjadi kewajiban bersama untuk mendukungnya. Namun demikian dukungan tersebut bersifat individual dan bukan organisatoris.
Jadi, meskipun sulit harus tetap diusahakan agar menjadikan NU sebagai Jam’iyah yang berada di ruang netral politik, sebab dukungan politik dilakukan oleh masing-masing individu.
*Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro (13/10/2023)
