Oleh: drg. Sofan Solikin
Kemiskinan tidak cukup diatasi hanya dengan bantuan yang bersifat sesaat. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan program yang mampu membangun kemandirian masyarakat sehingga mereka memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Pendekatan inilah yang tampak menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Komitmen tersebut menjadi semakin menarik ketika dihadapkan pada tantangan menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Berkurangnya kapasitas fiskal tentu menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah Setyo Wahono dan Nurul Azizah untuk tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda utama. Di tengah keterbatasan anggaran, program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap dijalankan, bahkan pada beberapa sektor diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak keluarga.
Salah satu wujud nyata komitmen itu terlihat melalui Program Gayatri dan Program Domba Kesejahteraan. Kedua program ini dirancang bukan sekadar sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri.
Pada 2025, Program Gayatri menjangkau 5.400 penerima manfaat, sedangkan Program Domba Kesejahteraan diberikan kepada 1.200 penerima manfaat. Memasuki 2026, Program Gayatri kembali dilaksanakan dengan sasaran 4.400 penerima manfaat. Sementara itu, Program Domba Kesejahteraan justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga menjangkau 3.575 penerima manfaat.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar mempertahankan program yang sudah berjalan, tetapi juga terus melakukan evaluasi untuk memperkuat kebijakan yang dinilai efektif dalam mengurangi kemiskinan. Di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas, keberanian mengalokasikan anggaran bagi program pemberdayaan menjadi sinyal bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas.
Yang tidak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memahami bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup hanya dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh penerima manfaat juga mendapatkan bimbingan teknis (Bintek) sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan. Melalui pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengelola bantuan secara produktif, mengembangkan usaha, serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.
Pendekatan yang menggabungkan bantuan produktif dengan peningkatan kapasitas merupakan strategi yang layak diapresiasi. Bantuan yang diberikan tidak berhenti pada proses penyaluran, tetapi diikuti dengan upaya memastikan masyarakat mampu mengembangkannya menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Inilah esensi pemberdayaan, yakni membangun kemampuan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.
Tentu, setiap program membutuhkan pengawasan, evaluasi, dan penyempurnaan agar manfaatnya semakin optimal. Namun, kesungguhan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan di tengah penurunan APBD menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengurangi keberpihakan kepada masyarakat kecil. Justru dalam situasi seperti inilah kepemimpinan diuji, yakni bagaimana mampu menetapkan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Harapannya, ikhtiar yang terus dibangun oleh Setyo Wahono dan Nurul Azizah mampu melahirkan lebih banyak keluarga yang mandiri secara ekonomi, sehingga angka kemiskinan di Bojonegoro dapat terus ditekan. Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
