Oleh: Achmad Nashiruddin
Setiap kali bangsa ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita seolah diingatkan kembali pada pertanyaan mendasar: apakah semangat persatuan dan tanggung jawab sosial para pemuda 1928 masih hidup di tengah gemerlap zaman digital dan kemapanan birokrasi hari ini?
Sembilan puluh tujuh tahun telah berlalu, dan medan perjuangan telah bergeser. Kini, pemuda dihadapkan bukan pada penjajahan fisik, melainkan pada ketimpangan sosial, lemahnya arah pembangunan, dan pudarnya idealisme dalam ruang publik.
Bojonegoro sering disebut sebagai “tanah migas”. Kabupaten kaya sumber daya dan ber-APBD besar. Namun, di balik label kemakmuran itu, masih tersimpan ironi.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Bojonegoro tercatat mencapai lebih dari Rp 3 triliun, angka yang mencerminkan potensi besar yang belum dikelola secara optimal.
Ketika dana sebesar itu tidak terserap maksimal, pertanyaan sederhana muncul: di mana letak keberpihakan pembangunan terhadap rakyat kecil? Di mana peran pemuda dalam proses perencanaan dan pengawasan program publik?
Banyak generasi muda di desa masih berjuang dengan akses pendidikan terbatas, lapangan kerja yang sempit, dan minimnya fasilitas pengembangan diri. Ironisnya, potensi itu justru berhadapan dengan tumpukan anggaran yang diam, bukan bergerak.
Dalam konteks ini, kritik adalah bentuk cinta terhadap daerah. Bojonegoro tidak akan maju jika pemudanya hanya menjadi penonton dalam pesta pembangunan. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan refleksi dan otokritik, terutama dalam pola kemitraan dan partisipasi publik.
Organisasi kepemudaan seperti IPNU, IPPNU, PMII, Karang Taruna, dan berbagai komunitas lokal sering kali ditinggalkan dalam sinergi program daerah. Mereka kerap hanya dilibatkan pada acara seremonial, bukan dalam proses perumusan ide, pelaksanaan kegiatan, atau evaluasi kebijakan.
Padahal, dari rahim organisasi inilah tumbuh pemuda yang terdidik, berjejaring, dan memiliki komitmen sosial. Mengabaikan mereka berarti menyia-nyiakan energi perubahan yang sesungguhnya ada di tengah masyarakat.
Pemerintah perlu berani membuka ruang dialog sejati: duduk bersama, mendengar suara pemuda, dan menjadikan organisasi kepemudaan bukan sekadar pelengkap laporan kegiatan, melainkan mitra strategis pembangunan daerah.
Sumpah Pemuda di Era Digital
Sumpah Pemuda 97 tahun lalu lahir dari keberanian berpikir melampaui zaman. Hari ini, tantangan baru muncul di dunia digital — ruang yang penuh informasi, tetapi juga rawan polarisasi dan disinformasi.
Pemuda Bojonegoro harus hadir di sana bukan hanya sebagai konsumen konten, tetapi produsen gagasan: menebar nilai kebangsaan, solidaritas sosial, dan etika publik. Dunia digital seharusnya menjadi ladang dakwah intelektual dan sosial, bukan tempat kehilangan arah.
Meneguhkan Keindonesiaan dari Daerah
Menjelang satu abad Sumpah Pemuda, kita harus memahami bahwa nasionalisme tidak cukup dirayakan, tetapi harus diperjuangkan di level lokal.
Mencintai Indonesia berarti berani mencintai Bojonegoro secara kritis, berani mengingatkan, berani memperbaiki, dan berani menyatukan gagasan untuk kemaslahatan rakyat.
Sumpah Pemuda bukan hanya simbol masa lalu, melainkan kompas moral masa depan.
Bersatu bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyatukan langkah demi keadilan dan keberadaban bersama.
Dari Bojonegoro, tanah migas yang kaya potensi, semoga lahir pemuda-pemuda yang tidak hanya bangga pada sejarah, tetapi berani menulis bab baru tentang kemajuan dan keadilan sosial
