JagatSembilan.com | Bojonegoro – Dian Widodo Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyoroti tingginya Silpa yang mencapai 3,2 T pada tahun 2023. Menurut mantan Sekretaris Umum PC PMII Bojonegoro itu, hal tersebut diantaranya karena lambannya proses penganggaran.
“Maka saya berharap supaya proses penganggaran itu bisa se efektif mungkin. Salah satu hal yang menjadikan Silpa besar itu, adalah karena lambannya proses penetapan anggaran. Baik itu APBD atau APBD P. Menurut kami lebih cepat lebih baik,” kata Pak Dian sapaan akrabnya.
Dirinya menambahkan, Kalau perencanaan tidak molor, maka pelaksanaan tidak terjadi kemoloran.
“Sehingga anggaran bisa efektif diserap oleh setiap OPD yang ada yang implikasinya bisa menjadi masyarakat lebih tinggi kepuasannya,” tambahnya.
Selain karena lambannya proses penganggaran, juga karena proyeksi PAD yang dinilai mengambil mark down atau batas bawah.
Sementara itu, Imam Sholikin anggota DPRD dari fraksi PKB Bojonegoro mengatakan, tingginya Silpa karena adanya dana datangnya diakhir bulan Desember.
“Kayak tahun kemarin itu, datangnya juga bulan Desember. Dan itu tidak sedikit,” terang Pak Imam sapaan akrabnya.
Pak Imam juga menjelaskan, dana transfer pada bulan Desember 2022 kisaran 300 sampai 400 miliar. Hal itu menurutnya yang menjadi penyebab Silpa menjadi besar.
Selain itu karena adanya PSN (Proyek Strategis Nasional.red) yang itu harus menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang sangat besar.
“Yang di karangnongko, kita juga mempersiapkan waduk pejok,” tambah Pak Imam.
Pihaknya juga mengatakan, adanya PSN lintas selatan. Seperti Margo Napis itu harus juga disiapin anggarannya.
Dikejar dengan pertanyaan apa harus diproyeksikan Silpa dengan itu, Pak Imam menjawab. “Itu harus disiapkan, kalau gak disiapkan maka PSN tidak jalan,” jawabnya.
Selain itu pihaknya juga mengatakan, bulan ini kemungkinan akan ada ground breaking yang di karangnongko.
“Maka kita siapkan, ketika nanti sudah pressel jalan, kita harus siap uangnya,” tambahnya.
Selain itu Pak Imam juga mengomentari terkait adanya dinamika di lapangan yang terjadi, menurutnya hal itu wajar.
“Setiap ada proyek besar, pasti ada negatif dan positif. Cuman kita berharap, program apapun itu baik nasional maupun Bojonegoro, berimplikasi yang positif terhadap warga kita.” pungkas Pak Imam.
Dikutip dari Radar Bojonegoro,, Ketua TAPD Nurul Azizah menyampaikan, berdasar pembukuan riil badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) diperkirakan silpa sebesar Rp 3,2 triliun. Dari sisi pendapatan dipasang Rp 4,2 triliun, ternyata realisasinya Rp 5,7 triliun.
