Jagatsembilan.com | Bojonegoro – Berdasarkan aduan dari masyarakat Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pimpinan DPRD gelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di pabrik pengelolaan tembako di Desa Sukowati. Rabu (15/01/2025).
Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hj. Mitroatin menjelaskan, jika keberadaan pabrik pengelolaan tembakau yang berdampak pada warga yang dilarikan ke RSUD dan diliburkannya siswa SDN Sukowati.
“Selain berbau ada perijinan yang belum diselesaikan,” kata Bu Mit sapaan akrab dari Hj. Mitroatin.
Bu Mit yang juga anggota dari Fraksi Golkar ini menjelaskan jika pihaknya mengapresiasi adanya pabrik pengelolaan tembakau di Desa Sukowati itu. Tetapi menurutnya, dalam menjalankan operasinya harus mengutamakan Prosedur Operasional Standar (SOP) sehingga tidak ada permasalahan di luar.
“Kita butuh investor untuk mengurangi pengangguran. Tetapi bagaimanapun juga SOP ini harus juga ditegakkan. Karena menyangkut nyawa dan kehidupan manusia,” tambah Bu Mit yang juga Ketua DPD Golkar Bojonegoro itu.
Setelah ini, lanjutnya, pihaknya akan memanggil semua pihak untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini.
Sementara itu perwakilan manajemen Sata Teck Indonesia sebuah perusahaan pengolahan tembakau yang menjadi polemik mengatakan, bahwa berdirinya perusahaan Sata Teck di Desa Sukowati tersebut terhitung baru sehingga dibutuhkan waktu dan komitmen dari kedua belah pihak.
“Ini sudah pelan-pelan kita selesaikan. Dari mulai kita membangun disini apa yang jadi keluhan kita tutup,” kata perwakilan dari Perusahaan pengolahan tembakau itu.
Dirinya mengaku telah memberikan kompensasi kepada pihak sekolah yang terdampak akibat bau tembakau. Dirinya mengakui jika pihak SDN Sukowati belum mengajukan kompensasi. Selain itu dirinya menegaskan jika pihaknya telah melakukan Baku mutu dari Dinas terkait.
Kepada awak media dirinya mengakui jika cerobong asap pengelolaan pabrik tembakau dari perusahaannya terlalu pendek sehingga menimbulkan bau.
“Kita sudah siasati dan standar minimalnya 20 meter dan kita naikkan,” pungkasnya. (Wio/red).
